Komisi IV DPRD Simalungun Gelar Rapat Kerja Bahas Program dan Realisasi Anggaran TA 2025
Terkini
20 Jul 2026 20:08
•
2 min read
•
141 views
•
By admin
Simalungun, buserinvestigasi.net– Komisi IV DPRD Kabupaten Simalungun menggelar rapat kerja pada Senin (20/7/2026) mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai di ruang rapat Komisi IV. Rapat tersebut dihadiri Koordinator Dinas Arsip Jonni Saragih, para kepala dinas, serta tiga direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten Simalungun.
Rapat membahas program kerja masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) beserta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Simalungun Razak Siregar, didampingi Wakil Ketua Erwin Saragih dan Sekretaris Samrin Girsang. Dalam arahannya, pimpinan Komisi IV memberikan masukan kepada seluruh OPD, khususnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Simalungun, Weki Damanik, agar terus menjaga dan memelihara program-program unggulan yang telah berjalan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun, Riando Purba, menyampaikan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025. Ia menjelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja tidak memperoleh temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara. Selain itu, Riando juga meminta dukungan DPRD Kabupaten Simalungun untuk menambah alokasi anggaran program BPJS Ketenagakerjaan.
Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simalungun, Kepala BPBD Resman Saragih berhalangan hadir sehingga diwakili oleh pejabat dari instansinya yang memaparkan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun, dr. Debora Haloho, turut mempresentasikan tata kelola keuangan Tahun Anggaran 2025. Pemaparan serupa juga disampaikan oleh tiga direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten Simalungun, yaitu:
Direktur RSUD Perdagangan, dr. Rudi Panggaribuan.
Direktur RSUD Tuan Rondahaim Saragih, dr. M. Sipayung.
Direktur RSUD Parapat, Jimmi Gultom.
Ketiga direktur rumah sakit tersebut memaparkan pengelolaan keuangan, pelaksanaan program, serta berbagai tantangan yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2025.
Melalui rapat kerja ini, Komisi IV DPRD Kabupaten Simalungun berharap sinergi antara legislatif dan OPD semakin kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki tata kelola anggaran, serta memastikan setiap program pemerintah daerah berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Simalungun.
pewarta/lukman
Related Articles
Recent Articles
•
Kepala Sekolah SDN Bantarjaya 01 desa Bantarjaya Kecamatan Pebayuran kabupaten Bekasi Patut dijadikan Contoh
•
Kepala Sekolah SDN Bantarjaya 01 desa Bantarjaya Kecamatan Pebayuran kabupaten Bekasi Patut dijadikan Contoh
•
Jumat, 20 November 2026 Mendagri Tekankan Pentingnya Peran Pemda dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
•
Jalin Sinergi Strategis, DPP ABR Indonesia dan DPP BNM Tandatangani MoU
•
KEKUASAAN HARUS SALING MENGAWASI, PENEGAKAN HUKUM HARUS BERDIRI DI TENGAH
•
Wamendagri Wiyagus Tegaskan Kemendagri Kawal Upaya Eliminasi Tuberkulosis hingga ke Daerah
•
KEPSEK SUMIYATI : TIDAK BENAR KASUS SDN 2 WAY DADI BARU DITUTUP-TUTUPI
•
Launching Pengaspalan Jalan Desa Cigombong Resmi Dibuka, Kades Heri Hadir Bersama Unsur Pemerintahan:
•
PUJI KINERJA POLDALAMPUNG, KETUA DPW PWDPI LAMPUNG: OPERASI ANTIK KRAKATAU-2026 BUKTI NYATA PENGABDIAN DEMI RAKYAT
•
Pembangunan Revitalisasi SDN Sorongan 01 Jadi Sorotan, Pengakuan Kepala Sekolah Ada Intervensi Dinas Yang Tidak Bisa Ditolak
Popular Articles
•
Kejati Sulteng Belum Beri Titik Terang: Enam Bulan Penyelidikan, Status Hukum Wabup Parimo Masih Samar
•
Ketua Bumdes Desa lologolu SRG di diduga Lenyapkan Dana Bumdes TA.2025
•
Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun mulai tanggal 25 hingga 26 Mei 2026 mengadakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.
•
Penjualan Lahan APL di Desa Tokala Atas Dipertanyakan, Pemdes Belum Berikan Klarifikasi
•
Masyarakat Adat Bungku Utara Pertanyakan Tindak Lanjut Hasil RDP DPRD Morut, Sengketa Lahan Eks Transmigrasi SP E Belum Temui Kepastian